Ternyata KNPB adalah pengedar ganja di sekitar Asrama Mahasiswa Uncen

Empat Kantong Ganja yang ditemukan saat Razia di Kantor KNPB

Polisi mengklaim telah menemukan bahan terlarang dari tangan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di sejumlah tempat di Papua kemarin. Di antaranya adalah tiga butir peluru dan ganja, dimana barang bukti didapatkan saat polisi memeriksa dan menggeledah rusunawa di dekat Universitas Cendrawasih, Jayapura. Senin (19/12).

Hal itu dibenarkan oleh Dir Narkoba Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Drs. Franky Parapat SH. pada Selasa (20/12) pagi. Franky mengatakan bahwa penemuan ini merupakan hasil dari razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dibantu dengan TNI ke beberapa asrama mahasiswa Papua yang sebelumnya digunakan sebagai kantor KNPB.

“Sebelumnya kami telah mensinyalir bahwa ada indikasi tidak baik dari beberapa asrama mahasiswa tersebut sehingga kami memaksa untuk menggelar razia untuk mencegah indikasi tidak baik tersebut,” Ucap Franky.

Dir Narkoba Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Drs. Franky Parapat SH.

Franky melanjutkan, sebelumnya aparat telah melakukan negosiasi, dan pemeriksaan dan penggeledahan berjalan sehingga kemudian dalam penggeledahan itu didapatkan barang bukti berupa tiga butir peluru, ganja, dan sejumlah atribut bintang kejora.

Polisi juga mengamankan lebih dari 100 orang. Bukan hanya di Jayapura, polisi dari beberapa kepolisian resor (polres) juga mengamankan beberapa orang. Franky membantah jika orang yang ditangkap kemarin mencapai 488 orang seperti yang diklaim KNPB.

“Mereka kami tangkap karena sebelumnya KNPB telah mengganggu ketertiban umum dan berbuat anarkis. Tidak hanya itu sebelumnya mereka adalah organisasi separatis politik yang tidak terdaftar di Kesbangpol dan demo mereka tidak mendapat ijin sehingga aparat mengamankan mereka,” Ucap Franky.

Franky mengatakan, penindakan pada rencana aksi kemarin dilakukan karena tidak ada pemberitahuan sama sekali. Mereka juga ditengarai membawa atribut yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berpotensi mengganggu kegiatan masyarakat.

“Apalagi Desember bulan baik di mana umat kristiani merayakan Natal,” ujar Franky.