Tokoh OPM sadar ditipu Belanda, akhirnya kembali ke Indonesia

Tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicolaas Jouwe siap dan mengajak bersama-sama dengan pemerintah dan rakyat Papua untuk meningkatkan pembangunan tanah Papua.

Nicolas Jouwe, lahir di Jayapura pada tanggal 24 November 1923, saya tinggal di Belanda sejak tahun 1961 dan sejak itu, saya terus berjuang untuk perdamaian dan kemakmuran dari Papua. Titik perjuangan saya selama hampir setengah abad adalah untuk membangun kemakmuran sosial Papua seperti sekarang ini, jika kemudian saya berjuang dengan berbeda pendapat dengan Pemerintah Indonesia sekarang saya bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk Papua dan Indonesia.

Apa yang saya ingin adalah bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dan bersama rakyat Papua bekerja untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor untuk mewujudkan  Papua menuju kemakmuran, Prioritas utama adalah saya kembali dan tinggal di Indonesia untuk membantu Pembangunan di Papua.

Nicolaas Jouwe yang telah menetap lebih dari 40 tahun di Belanda dan kembali ke tanah kelahirannya di Papua.

“Sebelumnya saya tinggal di Belanda selama hampir setengah abad, karena waktu itu saya ada perbedaan pendapat pemerintah Republik Indonesia di Papua. setelah saya mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya dan menemukan bukti adanya Konspirasi Internasional di balik gagasan Menginternasionalisasikan Papua sebagai langkah awal menuju Papua Merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”ungkap Nicolaas.

Maka Saya Pribadi menilai bahwa pelarian saya ke Belanda merupakan pilihan yang patut disesali, namun kini, saya menyadari bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI, begitu ungkapan hati Jouwe.

Tokoh inipun menegaskan, ''Saya akan kembali selama-lamanya di Papua. Sekali Indonesia merdeka, tetap merdeka.''

Pria 86 tahun ini mengatakan pertemuan dengan pimpinan dan institusi Indonesia yang dilakukan pada Maret 2009 lalu memberi manfaat yang sangat besar. Nicolaas memaparkan upaya yang dilakukan pemerintah selama belakangan ini bisa mendorong rakyat Papua lebih mandiri.

Nicolaas juga mengemukakan pandangannya saat ini bahwa upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat bertentangan dengan sejarah.

Dimulai sejak 1928 Pemerintah Belanda telah menyerahkan Papua ke pangkuan Indonesia, New York Agreement Juli 1962 antara Soekarno dan John F Kennedy, pengesahan Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 sampai pada Otonomi Khusus 2001.

''Dunia tidak lagi melihat upaya pembebesan sebagai independensi tapi interdependensi,'' kata Franz Albert Joku yang membacakan aspirasi Nicolaas.

Tidak ada ruang gerak bagi KNPB di Dunia terlebih di Papua 

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw

Kepolisian Daerah Papua tidak akan memberikan ruang gerak bagi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk menggelar aksi demo seperti yang dilakukan selama ini. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Senin (19/12).

Baca juga : KNPB tipu-tipu lagi, ini buktinya !!!

Kapolda menegaskan bahwa mulai tahun depan, pihaknya sebagai aparat penegak hukum tidak akan memberikan ruang kepada KNPB untuk melakukan aksi seperti yang telah dilakukan sebelumnya di Kota dan Kabupaten Jayapura maupun kabupaten lainnya di Papua.

“Mulai tahun depan, kita tidak akan memberikan ruang bagi KNPB. Saya mau sungguh-sungguh tangani mereka,” tegasnya.

Razia Kantor KNPB di Perumnas III Waena

Keseriusan jajarannya untuk mengambil tindakan tegas sudah dilakukan saat pihaknya melalui Polres Jayapura Kota melakukan pemeriksaan di Rusunawa Perumnas III Waena yang selama ini disinyalir menjadi tempat aktivitas dan kantor KNPB.

“Tanggal 19 kemarin saya sudah tunjukkan kepada mereka untuk bongkar itu markas KNPB yang ada di waena. Lain kali kalau mereka masih berbuat di Kota Jayapura, kita tangani mereka dengan serius,” ujarnya.

Artikel terkait : Aparat Keamanan Razia Kantor KNPB

Sementara itu, 42 simpatisan KNPB yang sempat diamankan terkait aksi yang dilakukan, Senin (19/12) sebagian besar sudah dipulangkan setelah dilakukan pendataan. Empat puluh dua simpatisan yang diamankan, hanya 2 orang yaitu YY dan IA yang ditetapkan sebagi tersangka dan akan dijerat Pasal 106 subsider pasal 110 lebih subsider pasal 157 jo pasal 87 jo pasal 55 KUHP tentang makar dan menyebarluaskan hasutan untuk kebencian dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.

Artikel Asli

Ternyata KNPB adalah pengedar ganja di sekitar Asrama Mahasiswa Uncen

Empat Kantong Ganja yang ditemukan saat Razia di Kantor KNPB

Polisi mengklaim telah menemukan bahan terlarang dari tangan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di sejumlah tempat di Papua kemarin. Di antaranya adalah tiga butir peluru dan ganja, dimana barang bukti didapatkan saat polisi memeriksa dan menggeledah rusunawa di dekat Universitas Cendrawasih, Jayapura. Senin (19/12).

Hal itu dibenarkan oleh Dir Narkoba Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Drs. Franky Parapat SH. pada Selasa (20/12) pagi. Franky mengatakan bahwa penemuan ini merupakan hasil dari razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dibantu dengan TNI ke beberapa asrama mahasiswa Papua yang sebelumnya digunakan sebagai kantor KNPB.

“Sebelumnya kami telah mensinyalir bahwa ada indikasi tidak baik dari beberapa asrama mahasiswa tersebut sehingga kami memaksa untuk menggelar razia untuk mencegah indikasi tidak baik tersebut,” Ucap Franky.

Dir Narkoba Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Drs. Franky Parapat SH.

Franky melanjutkan, sebelumnya aparat telah melakukan negosiasi, dan pemeriksaan dan penggeledahan berjalan sehingga kemudian dalam penggeledahan itu didapatkan barang bukti berupa tiga butir peluru, ganja, dan sejumlah atribut bintang kejora.

Polisi juga mengamankan lebih dari 100 orang. Bukan hanya di Jayapura, polisi dari beberapa kepolisian resor (polres) juga mengamankan beberapa orang. Franky membantah jika orang yang ditangkap kemarin mencapai 488 orang seperti yang diklaim KNPB.

“Mereka kami tangkap karena sebelumnya KNPB telah mengganggu ketertiban umum dan berbuat anarkis. Tidak hanya itu sebelumnya mereka adalah organisasi separatis politik yang tidak terdaftar di Kesbangpol dan demo mereka tidak mendapat ijin sehingga aparat mengamankan mereka,” Ucap Franky.

Franky mengatakan, penindakan pada rencana aksi kemarin dilakukan karena tidak ada pemberitahuan sama sekali. Mereka juga ditengarai membawa atribut yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berpotensi mengganggu kegiatan masyarakat.

“Apalagi Desember bulan baik di mana umat kristiani merayakan Natal,” ujar Franky.

KNPB tipu-tipu lagi, ini buktinya!!!

Demo KNPB tanggal 19 Desember 2016

KNPB kembali melakukan penipuan dan pembodohan kepada masyarakat di Papua, senin tanggal 19 Desember 2016 yang lalu KNPB beserta aktivisnya melaksanakan Demo di beberapa tempat di wilayah Papua. KNPB menyuarakan bahwa ULMWP akan diterima dan diakui menjadi Anggota tetap Melanesian Spearhead Group (MSG) pada KTT MSG di Port Villa Vanuatu tanggal 20 Desember 2016. Setelah melewati beberapa pencarian informasi dan fakta, ternyata apa yang dilakukan dan disuarakan KNPB adalah sebuah kebohongan besar. Jangankan ULMWP diterima sebagai anggota tetap MSG, KTT MSG di Port Vila Vanuatu pun tidak ada!

baca : KTT MSG tanggal 20 Desember 2016 tidak pernah ada

Analis Sektor Politik Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono menyampaikan bahwa hasil komunikasinya pada 19 Desember dari Honiara menerangkan beberapa poin. Pertama MSG tidak mengagendakan Konferensi Tingkat Tinggi (Summit), kedua Sekretariat MSG hanya mengagendakan pertemuan untuk membahas tentang Senior Official Meeting (SOM) pada 20 Desember 2016 dan dilanjutkan dengan agenda Foreign Ministerial Meeting (FMM) pada 21 Desember 2016.

Lalu dalam SOM itu sendiri membahas tentang masalah keanggotaan yaitu laporan tahunan 2016, program kerja 2017dan perkembangan melanesian FTA termasuk hasil Police Minister Meeting.

Analis Sektor Politik Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono

“Jadi memang tidak ada KTT karena leader dari Fiji dan PNG tidak hadir dan menganggap tidak ada isu urgent yang perlu dibahas. Selain itu waktu pertemuan kurang tepat karena menjelang Natal,” jelas Siswo.

Begitu juga dengan upaya ULMWP untuk bisa masuk menjadi anggota MSG pada 20 Desember kemarin dikatakan tidak benar. Pasalnya kata Siswo pada pasal 1 ayat 3 Agreement Establishing The Melanesian Spearhead Group (MSG) yang merupakan konstitusi MSG jelas menyampaikan bahwa hanya KTT yang bisa menentukan kriteria tentang status observer dan associated member serta penerimaan anggota dalam kualifikasi observer dan associated member.

“Pertemuan di Honiara tanggal 20-21 Desember hanya level SOM dan FMM, bukan level KTT,” pungkasnya.

Hal senada juga dinyatakan oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI, Duta Besar Desra Percaya, Ketua Delegasi RI pada Foreign Ministers Meeting (FMM) MSG, di Port Vila, Vanuatu, 21 Desember 2016 lalu.

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI, Duta Besar Desra Percaya (sebelah kiri)

“Indonesia mendorong Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menyusun norm-setting dan guidelines yang jelas bagi aplikasi keanggotaan baru yang menghormati prinsip kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian maka upaya united liberation movement for west papua (ulmwp) untuk menjadi anggota penuh MSG akan tertutup selamanya”, demikian tegas Desra.

baca : Tidak ada tempat bagi ULMWP sebagai anggota penuh MSG

Telah jelas apa yang selama ini dilakukan oleh aktivis KNPB adalah bohong belaka. Tidak pernah ada perjuangan untuk Papua Merdeka atau melepaskan diri dari NKRI apalagi dari Luar Negeri. Yang membangga-banggakan ULMWP hanyalah KNPB itu sendiri, tidak ada satupun negara lain termasuk negara-negara anggota MSG yang mengakui ULMWP. Hal ini dibuktikan bahwa sampai sekarang ULMWP tidak pernah menjadi anggota MSG, bahkan dibicarakan pada rapat MSG pun tidak pernah sama sekali.

KNPB hanya menipu masyarakat Papua, mempengaruhi masyarakat Papua sedikit demi sedikit, mengiming-imingi dengan harapan merdeka dan mendapatkan kesejahteraan lebih baik kalau sudah merdeka. Itu semua adalah pembodohan massal, justru masyarakat ditipu untuk memberikan sumbangan kepada KNPB dengan dalih untuk membiayai Aksi demo KNPB dan biaya diplomasi Benny Wenda dan ULMWP di luar negeri. Dan sekarang sudah terbukti semuanya, demo KNPB tanggal 19 Desember adalah bohong, KTT MSG 20 Desember adalah bohong dan ULMWP menjadi anggota tetap MSG adalah bohong besar.

baca artikel terkait :

Tarik dana dari anggotanya, Ketua KNPB dapat ultimatum
tidak habis pikir, agama pun dijadikan tumbal oleh KNPB
setelah ketua KNPB, Presiden GIDI ikut tarik sumbangan fiktif dari jemaat gereja

Bukti lainnya adalah pada hari Senin (19/12) pukul 10.00 WIT Aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian dan dibantu oleh TNI melaksanakan razia di beberapa asrama Mahasiswa yang telah disinyalir kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Terbukti dari razia yang dilakukan oleh aparat di beberapa asrama, aparat berhasil mengamankan beberapa barang bukti terkait KNPB, yakni ditemukan beberapa dokumen KNPB, 1 pucuk senjata angin, 1 buah white board, printer, 4 laptop, 33 UNIT MOTOR TANPA SURAT, 2 buah jubih, 2 anak panah, 4 PAKET GANJA, 2 speaker besar, stavol, 3 BUTIR DM 4.3, 3 buah parang dan 1 kapak.

Razia Asrama Mahasiswa Waena (kantor KNPB) oleh Aparat Gabungan TNI-Polri

“Tadi siang pukul 10.00 WIT kami bersama rekan TNI telah merazia beberapa asrama mahasiswa Papua yang ada di Jayapura. Razia tersebut kami lakukan karena sebelumnya kami mendapat informasi bahwa beberapa asrama tersebut telah dijadikan kantor KNPB,” Terang Kapolres Kota Jayapura, AKBP Tober Sirait saat ditemui di Lokasi Razia.

Baca juga : Aparat Keamanan Razia Kantor KNPB

Sungguh bejat apa yang dilakukan oleh KNPB dan para aktivis nya, selain melakukan penipuan publik, pembodohan massal dan upaya makar terhadap Pemerintah yang berdaulat, mereka juga merupakan para kriminal. Dari barang bukti yang ditemukan di atas, mereka adalah pengguna dan pengedar Narkoba, penadah motor curian dan pelaku pembegalan.

Masih kurang cukup bukti apa lagi bahwa KNPB adalah organisasi terlarang. Semoga masyarakat papua sadar dan mengerti mengenai organisasi KNPB ini, jangan sampai masuk ke dalam bujuk rayu mereka. Aparat kepolisian agar dapat memberantas KNPB ini sampai ke akar-akarnya demi terciptanya stabilitas keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Viral tersebar video mesum Bupati Tolikara

Usman Genongga Wanimbo, Bupati Tolikara periode 2012-2017

Sungguh ironis, Bupati Tolikara periode 2012-2017 dan calon Bupati Tolikara periode 2018-2023, Usman Genongga Wanimbo melakukan perilaku tidak senonoh dan rekaman video dirinya tersebut telah tersebar di Youtube. Video yang berdurasi 7 menit 59 detik ini menampilkan dirinya yang tidak memakai baju dan memainkan alat kemaluannya. Tidak percaya ??? lihat sendiri video nya di youtube...

cuplikan video mesum Bupati Tolikara

lihat video mesum Usman G Wanimbo di bawah ini :

⬇⬇⬇⬇⬇⬇

jika tidak bisa dibuka, klik di sini untuk melihat video mesum Usman G Wanimbo

link Youtube : https://youtu.be/iz2y9VCiM44

AMP dan FRI-West Papua hanya kegiatan seremonial belaka

Demo AMP dan Fri-West Papua di Jakarta

Berikut tanggapan Fransisco Don Bosco Poana, anggota Dewan Pendiri Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) di Timika terhadap Demonstrasi AMP dan FRI-West Papua di Jakarta.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa beberapa waktu lalu pada tanggal 1 Desember 2016 telah berlangsung aksi massa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-West Papua). Titik kumpul aksi massa tersebut berpusat di Jln. Diponegoro – Menteng – Jakarta Pusat yang mana pada waktu itu diperkirakan hadir sekitar 150-an orang.

Istilah umum yang lazim disebut untuk suatu aksi massa yang berorasi di ruang publik adalah Demonstrasi. Namun saya secara pribadi menilai aksi mereka itu sebagai suatu kreasi seremonial tradisi kontenporer dari kelompok tertentu saja. Suatu kreasi seremonial kontenporer yang dikerjakan oleh kelompok tertentu itu dikemas oleh mereka sambil melantunkan ekspresi pandangan politik kekinian versi mereka. Lantunan ekspresi pandangan politik versi mereka itu dapat kita ketahui dari isi pernyataan tuntutan mereka dalam orasi yang disampaikan secara terbuka di hadapan publik.

Mengapa saya katakan sebagai kreasi seremonial tradisi kontenporer dari kelompok tertentu saja ?, saya sebut demikian sebab pada jaman Orde Baru kita ketahui bersama tidak ada terjadi seremonial semacam ini. Seremonial semacam ini baru muncul setelah masa reformasi. Kemudian setiap tahun diadakan sehingga menjadi suatu tradisi baru. Tradisi baru ini menjadi seperti tradisi kontenporer karena bukan tradisi lokal yang identik dengan budaya adat lokal suatu daerah di Papua.

Fransisco Don Bosco Poana, anggota Dewan Pendiri Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) di Timika Papua

Demikian pandangan saya terhadap aksi massa yang dilakukan kelompok tertentu ini pada setiap tanggal 1 Desember tahun berjalan. Saya sangat berkeyakinan bahwa pada waktu – waktu yang akan datang mereka akan berkreasi yang lebih serius dan berfokus pada pembangunan daerah – daerah di Papua sebagai bukti sumbangan karya nyata mereka dalam memaknai hak menentukan nasib sendiri yang sejalan dengan regulasi atau sejalan dengan produk perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya mengenai isi tuntutan yang mereka sampaikan itu semuanya sudah dilaksanakan serta masih terus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara berkelanjutan menjadi mitra pembangunan bagi seluruh elemen masyarakat di seantero tanah Papua ini. Hak menentukan nasib sendiri oleh rakyat Papua telah diputuskan secara bulat oleh tokoh-tokoh rakyat Papua pada saat pelaksanaan Pepera pada tahun 1969. Dan kemudian tokoh-tokoh rakyat Papua generasi sekarang sedang giat melestarikan serta mengupayakan hak menentukan nasib sendiri melalui Undang – Undang Otonomi Khusus serta melalui seluruh produk perundangan yang berlaku di Negara ini.

Intinya adalah kebebasan mengaspirasikan serta kebebasan melaksanakan hak menentukan nasib sendiri itu harus sejalan searah seirama dengan peraturan perundangan yang berlaku di Negara ini, dan hal ini sedang dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh orang asli Papua yang saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai karyawan swasta, sebagai anggota DPR RI/DPR Prov/DPR Kabupaten-Kota, sebagai anggota TNI/POLRI, sebagai pedagang/pengusaha, sebagai anggota Partai Politik, serta sebagai masyarakat adat melalui lembaga – lembaga adat.

kantor Lemasko

Oleh sebab itu, himbauan saya kepada saudara- saudara saya yang pada hari ini masih berbeda pandangan politiknya agar mereka datang kembali ke tanah Papua. Mari bersama – sama mengespresikan kebebasan hak untuk menentukan nasib sendiri melalui regulasi/perundangan yang berlaku di Republik ini. Kita semua secara bersama diberikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri melalui profesi pekerjaan yang tersedia di negara ini, yang semuanya itu diatur dengan Undang – Undang.

Demikian tanggapan saya (Fransisco Don Bosco Poana) dalam kapasitas saya sebagai anggota Dewan Pendiri Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) di Timika – Papua.

Demo KNPB rusak Damai Natal

Polisi razia Rusunawa Waena

Demo Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya”. Kata itu seolah olah memang pantas terucap pada demo KNPB hari ini, Senin (19/12). Sebelumnya setiap aksi demo KNPB pasti banyak masanya, namun kali ini hanya puluhan orang saja yang hadir untuk berdemo.

Kini Dukungan masyarakat Papua terhadap KNPB terus berkurang seiring janji-janji KNPB yang selalu disuarakan kepada masyarakat, namun tidak pernah ditepati. Dengan terus berkurangnya simpatisan mereka, KNPB saat ini berupaya mencari dukungan dari orang Papua, banyak berbagai kegiatan digelar oleh KNPB seperti kegiatan ibadah maupun kegiatan lainnya yang bertujuan menghasut orang Papua hingga membodohi orang Papua.

Jimi salah seorang mahasiswa Uncen, menjelaskan, demo KNPB itu dinilainya tidak penting bagi dirinya sebagai orang Papua. Tidak hanya itu, Jimi juga menilai bahwa demo KNPB kali ini sama sekali tidak menghormati orang yang ada di Papua yang saat ini penuh dengan kedamaian menyambut hari Natal.

 “Mereka demo hari ini itu tra pernah berfikir, bahwa bulan ini kita semua yang beragama nasrani penuh dengan kedamaian menyambut natal. Eh dong KNPB malah merusak kedamaian natal itu.

Jimi melanjutkan, rakyat Papua sudah tahu KNPB itu Ilegal dan hanya berbuat masalah di tanah Papua. Terbukti, demo kali ini mereka sangat tidak menghargai kita orang Papua yang mayoritasnya beragama nasrani.

“Orang su tau kita ada menyambut kedamaian natal, KNPB malah bikin masalah, su tau to kam yang demo sedikit saja tra banyak orang,

Terakhir jimi berharap kepada aparat keamanan agar menindak setiap aksi KNPB itu, karena kami rakyat Papua tidak senang dengan perilaku KNPB yang jelas-jelas pada hari ini mengganggu kedamaian natal yang ada di Papua.

Bagi Masyarakat Papua, hendaknya berfikir Positif dalam melakukan suatu hal, apalagi mengikuti kegiatan-kegiatan aksi demo yang dilakukan KNPB, yang tidak  jelas dan  tidak ada tujuan serta berupaya Makar  yang akan merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Damai Natal di Papua tanpa KNPB

Sa berharap kepada polisi agar mengamankan situasi di Papua menjelang Natal dan Tahun Baru, kami sangat terganggu dengan demo KNPB, KNPB sekarang tidak seperti dulu banyak pendukungnya, sekarang mereka sedikit, orang Papua su sadar KNPB itu organisasi Ilegal dan tra penting untuk Papua.