KTT MSG 20 Desember 2016 Hoax,

ULMWP dan KNPB sebar berita bohong.

Paling kanan, Stanley Salamahu (Ketua Ampera) dalam Jumpa Pers dari Ampe di Cafe Angelous, Abepura

Kehabisan cara untuk mempengaruhi masyarakat Papua, ULMWP selalu sebarkan kebohongan kepada Publik di Dunia tentang usaha mereka di MSG. Mereka menyebar berita-berita penuh harapan dengan memanfaatkan sisi kemanusian agar masyarakat dunia iba terhadap penderitaan masyarakat Papua yang nyatanya tidak benar sama sekali.

Kamis (9/12) pukul 14.00  s.d 14.40 WIT telah berlangsung kegiatan Jumpa Pers dari Ampera Papua di Cafe Angelous Kamkey Kel. Awiyo Distrik Abepura terkait kebohongan ULMWP terhadap Publik di papua.

“Saya klarifikasi, terkait dengan keanggotaan penuh di MSG tanggal 20 Desember 2016 di Vanuatu, rencananya KTT MSG ini sebenarnya tidak ada, ini merupakan isu yang coba dimainkan kemudian menggalang dukungan dari masyarakat Papua secara keseluruhan, karena tanpa persetujuan dari semua negara yang ada, PNG dan Fiji ini tidak menyetujui KTT MSG bulan Desember,” tegas Stanley Salamahu, Koordinator Ampera Papua).

 “Dalam konteks ini kami mencoba menjelaskan kepada publik Papua bahwa jangan percaya kepada isu yang dimainkan sehingga kita bisa melihat perkembangan dinamika saat ini di Papua, banyak hal yang perlu kita perhatikan seperti Pilkada 2017 dan lain sebagainya, yang tidak bisa kita kesampingkan.” Tambahnya menjelaskan.

Momentum 1 Desember, yang merupakan hari dimana orang Papua memanifestokan identitas politik. ULMWP mengajak seluruh masyarakat untuk menandatangani petisi sebagai bentuk dukungan basis dan kepercayaan publik Papua terhadap perjuangan diplomasi mereka.

          Bukan tidak mungkin, hal yang dilakukan ULMWP bisa menjadi sebuah ancaman serius bagi teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika kita mengamati respons dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Papua yang mulai mengalami perubahan, dari tahun ke tahun dan memiliki progress yang cukup signifikan, tidak terlepas dari pola diplomasi yang digunakan kedua belah pihak, baik Pemerintah Indonesia maupun ULMWP.

          Pemerintah Indonesia selalu menggunakan pola diplomasi klasik, yakni diplomasi politik dan ekonomi. Sedangkan, ULMWP menggunakan pola diplomasi politik dan kemanusiaan. Apabila kita membandingkan antara kedua pola tersebut, jelas ULMWP berada satu level diatas Pemerintah Indonesia dengan pola diplomasinya.

          Tak tanggung-tanggung dukungan terhadap ULMWP dari enam Kepala Negara kawasan pasifik di Sidang Umum PBB ke- 71 sempat membuat pihak Pemerintah Indonesia kebingungan. Hal itu menjadi bukti ampuhnya pola yang digunakan ULMWP dalam menggalang dukungan. Perjuangan diplomasi ULMWP, intensitasnya terus ditingkatkan. Setelah sebelumnya berhasil masuk sebagai observer di forum Melanesian Spearhead Group (MSG).

          Sekarang, ULMWP sedang berupaya dengan pola diplomasinya agar dapat diterima sebagai full member di MSG. Apakah ULMWP dapat diterima sebagai full member di MSG, jelas Tidak. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah meyakinkan semua Negara yang berada dalam MSG untuk menyetujui hal tersebut. Namun, dalam posisi ini PNG dan Fiji masih mempertahankan keputusan mereka untuk tetap menolak keterlibatan ULMWP sebagai anggota penuh di MSG dengan alasan ULMWP bukanlah sebuah Negara. Lantas, bagaimana dengan FLNKS (Front Liberation National Kanak and Socialist). Jika dibandingkan dengan FLNKS jelas berbeda, karena FLNKS merupakan pendiri MSG dan diberikan pengecualian sebagai full member. Sedangkan ULMWP adalah organisasi pergerakan yang berada di dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga ULMWP akan terus menemui Jalan Buntu dalam memperjuangkan keanggotaan penuh pada forum MSG, 20 Desember 2016 di Vanuatu.